Gus Irfan Yusuf Siap Jadi Menteri Haji & Umrah: 'Kami Manut' Prabowo
Kabar menggembirakan datang dari ranah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menyatakan kesiapan dan sikap 'manut' terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan Menteri Haji dan Umrah. Pernyataan ini muncul setelah pengesahan revisi Undang-Undang (UU) yang mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Perubahan Krusial: BP Haji Bertransformasi Jadi Kementerian
Transformasi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah adalah sebuah langkah strategis yang signifikan. Perubahan ini mengindikasikan peningkatan fokus dan perhatian pemerintah terhadap urusan haji dan umrah. Keputusan ini diambil setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama dan BP Haji, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Pernyataan Gus Irfan: Menunggu Komando Presiden
Dalam keterangannya, Gus Irfan menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan memimpin Kementerian Haji dan Umrah sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas apa pun yang diberikan, baik ditugaskan maupun tidak. Pernyataan ini mencerminkan sikap profesional dan loyalitas terhadap pimpinan negara.
"Itu terserah di bapak Presiden kita, siapa yang akan menjadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini, terserah kepada beliau," kata Irfan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2024). "Kami sebagai pelaksananya manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap," tegas Gus Irfan.
DPR: Gus Irfan Otomatis Jadi Menteri?
Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan pandangan bahwa Gus Irfan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, secara otomatis akan menjadi Menteri Haji dan Umrah. Hal ini didasarkan pada perubahan status BP Haji menjadi kementerian setelah revisi UU disahkan.
Pernyataan Marwan Dasopang ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama dan BP Haji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). "Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Hajj. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan mungkin belum 60 hari," jelas Marwan.
Dampak Perubahan Terhadap Menteri Agama
Perubahan ini juga berdampak pada peran Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Menurut Marwan Dasopang, Menteri Agama nantinya akan lebih fokus pada urusan keagamaan secara umum dan tidak lagi mengurusi langsung persoalan haji dan umrah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja kementerian dalam melayani umat beragama.
"Segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat menjadi anregurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar," ungkapnya.
Proses Hukum dan Implementasi
Pengesahan revisi UU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang menandai babak baru dalam pengelolaan haji dan umrah di Indonesia. Dengan perubahan ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.
Menurut sumber dari jurnal kebijakan publik, perubahan semacam ini memerlukan perencanaan matang untuk memastikan transisi yang mulus dan tidak menimbulkan gejolak. Hal ini termasuk penyesuaian struktur organisasi, pembagian tugas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Penutup: Menyongsong Masa Depan Haji dan Umrah
Dengan adanya perubahan ini, harapan besar tertuju pada peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Kesiapan Gus Irfan dan dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam mewujudkan visi tersebut. Kini, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo, yang akan menentukan arah kebijakan di masa mendatang.
Kita nantikan keputusan yang bijak dari Bapak Presiden, semoga apa pun yang diputuskan akan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Semoga kepemimpinan baru ini dapat meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji dan umrah, serta memberikan kontribusi positif bagi citra Indonesia di mata dunia.
Posting Komentar