Golkar: Posisi Setya Novanto Jika Kembali ke Partai, Dewan Senior?

Table of Contents

Golkar Bicara Posisi Setya Novanto Jika Kembali ke Partai, di Jajaran Para Dewa


Nama Setya Novanto kembali menjadi sorotan publik pasca pembebasannya bersyarat dari kasus korupsi e-KTP. Isu yang berkembang mengenai kemungkinan kembalinya Setya Novanto ke Partai Golkar, memunculkan spekulasi mengenai peran dan posisinya di tubuh partai berlambang beringin tersebut. Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia, telah memberikan pernyataan resmi terkait hal ini, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah partai dalam menyikapi situasi ini.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Liputan6.com pada Rabu, 27 Agustus 2025, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Setya Novanto masih tercatat sebagai kader Golkar. Hal ini mengindikasikan bahwa pintu bagi Setya Novanto untuk kembali aktif dalam kegiatan partai tetap terbuka lebar, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Status Keanggotaan dan Peluang Jabatan

Pernyataan Ahmad Doli Kurnia menggarisbawahi bahwa Setya Novanto tidak pernah secara resmi menyatakan keluar dari Golkar, juga tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dari partai. Dengan demikian, secara legal, Setya Novanto masih memiliki hak sebagai kader Golkar. Lebih lanjut, Doli mengungkapkan bahwa tidak ada larangan bagi Setya Novanto untuk kembali menjabat dalam struktur kepengurusan partai, selama ia bersedia dan dibutuhkan oleh pimpinan.

Namun, mengingat posisi Setya Novanto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, ada wacana bahwa jika kembali, ia kemungkinan akan ditempatkan di posisi yang lebih senior. Doli mengisyaratkan bahwa penempatan Setya Novanto kemungkinan akan lebih bersifat kultural, mungkin di jajaran dewan penasihat atau dewan senior partai.

Mekanisme Munas dan Penentuan Pengurus

Penentuan pengurus partai, termasuk jika ada perubahan terkait Setya Novanto, akan sangat bergantung pada mekanisme Musyawarah Nasional (Munas). Munas akan menjadi forum untuk mengakomodir berbagai pandangan dan menentukan komposisi kepengurusan yang baru. Doli menjelaskan bahwa perubahan di tengah jalan, tanpa urgensi tertentu, tidaklah lazim dilakukan.

Lebih lanjut, Doli menekankan pentingnya komunikasi dan hubungan baik dengan para senior partai, termasuk mantan ketua umum. Golkar, menurut Doli, sangat menghormati para senior dan selalu meminta bimbingan serta nasihat dari mereka. Pandangan dan masukan dari para tokoh senior dianggap krusial bagi kemajuan partai, serta dalam menghadapi tantangan politik yang dinamis.

Kapan Hak Politik Setya Novanto Pulih?

Meskipun telah bebas bersyarat, hak politik Setya Novanto belum sepenuhnya pulih. Rika Aprianti, Kabag Humas Ditjenpas, menjelaskan bahwa hak politik Setya Novanto akan kembali pada tanggal 1 April 2029. Penundaan hak politik ini merupakan konsekuensi dari pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun, yang dihitung sejak tanggal pembebasan bersyaratnya.

Keputusan ini sesuai dengan putusan pengadilan Peninjauan Kembali Nomor: 32 PK/Pid.Sus/2020. Setya Novanto sendiri merupakan terpidana dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun dan 6 bulan penjara, namun mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian masa hukuman.

Implikasi Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat Setya Novanto menimbulkan beragam reaksi publik. Sebagian kalangan mengkritik keputusan ini, mempertanyakan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Sementara itu, Partai Golkar tampaknya memilih untuk bersikap pragmatis, dengan tetap membuka peluang bagi kembalinya Setya Novanto ke dalam struktur partai.

Keputusan Golkar untuk tetap membuka pintu bagi Setya Novanto, mencerminkan strategi partai dalam memanfaatkan potensi semua kader, termasuk mereka yang memiliki pengalaman dan jaringan luas. Namun, keputusan ini juga perlu mempertimbangkan pandangan publik dan etika politik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi citra partai. Keseimbangan antara kepentingan internal partai dan persepsi publik akan menjadi tantangan utama bagi Golkar dalam menyikapi situasi ini.

Posting Komentar