Golkar Bertemu Prabowo di Istana: Tawarkan 3 Alternatif Sistem Pemilu

Table of Contents

Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran elit partai melakukan pertemuan penting dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 itu, berfokus pada diskusi mendalam terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut, Golkar menyampaikan sejumlah usulan krusial yang diharapkan dapat menyempurnakan sistem demokrasi di Tanah Air. Diskusi ini mencerminkan komitmen Golkar untuk terus berkontribusi dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Tiga Alternatif Sistem Pemilu yang Ditawarkan Golkar

Salah satu poin utama yang menjadi bahasan adalah usulan tiga alternatif sistem Pemilu. Golkar menawarkan opsi yang komprehensif untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang. Usulan ini mencerminkan upaya Golkar untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia.

1. Sistem Terbuka

Opsi pertama adalah mempertahankan sistem terbuka yang saat ini berlaku. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk secara langsung memilih calon legislatif yang mereka inginkan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemilu.

2. Sistem Tertutup

Alternatif kedua adalah sistem tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai politik, dan calon legislatif terpilih ditentukan oleh partai. Sistem ini berpotensi memperkuat peran partai politik dalam mengelola kader dan merumuskan kebijakan.

3. Sistem Hybrid

Opsi ketiga adalah sistem hybrid atau campuran, yang mengkombinasikan unsur-unsur dari sistem terbuka dan tertutup. Sistem ini memungkinkan adanya proporsi tertentu untuk memilih calon secara langsung dan proporsi lainnya melalui daftar calon dari partai. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari keseimbangan antara kepentingan pemilih dan partai politik.

“Kita kan sudah memasuki periode kedua 25 tahun reformasi. Di dalam 25 tahun pertama kemarin kita menempatkan di era reformasi itu kan sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Dan kita sama-sama tahu bahwa sistem demokrasi kita itu belum bisa menjawab atau mengantarkan, menjadikan instrumen untuk mendekatkan pada cita-cita negara,” ujar Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Istana Negara, Jakarta.

Usulan Alternatif Sistem Pilkada

Selain sistem Pemilu, Golkar juga membahas alternatif sistem Pilkada, termasuk kemungkinan penerapan sistem asimetris. Pertimbangan ini menunjukkan perhatian Golkar terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah.

Sistem Asimetris

Salah satu opsi yang diusulkan adalah sistem asimetris, di mana pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung. Pertimbangan utama di balik usulan ini adalah untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Atau kemudian yang kedua adalah pemilihan gubernur itu tetap di DPR, karena pertimbangannya adalah gubernur itu adalah kepanjangan pemerintahan pusat. Nah untuk kabupaten dan kotanya ada dua pilihan lagi, tetap langsung seperti sekarang atau juga hybrid, ada yang kembali ke DPR, ada yang kita laksanakan secara langsung seperti sekarang,” kata Doli.

Respons Presiden Prabowo

Menanggapi usulan dari Golkar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengkaji secara mendalam bersama dengan partai-partai politik lain dalam koalisi pendukung pemerintah. Presiden menekankan pentingnya mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan bangsa.

Prabowo, yang juga merupakan seorang pengusaha, politisi, mantan perwira TNI Angkatan Darat, dan presiden ke-8 RI, menunjukkan komitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan strategis terkait sistem politik dan pemerintahan. Proses ini menggarisbawahi prinsip inklusivitas dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam upaya penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia, memastikan stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat. Ini jugamenggambarkan bagaimana dinamika politik terus berkembang dan bagaimana partai politik terus berupaya beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut para ahli, perubahan sistem pemilu memang memerlukan kajian yang matang dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. “Perubahan sistem pemilu harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, dan budaya,” jelas seorang ahli politik dari universitas terkemuka. Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pentingnya menjaga stabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.