Demo Buruh di DPR 28 Agustus 2025: Tuntutan HOSTUM, Upah, dan Reformasi
Jakarta bersiap menyambut gelombang demonstrasi besar dari para buruh yang akan membanjiri Gedung DPR pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa ini menjadi momen krusial bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka terhadap berbagai isu krusial yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Ribuan pekerja dari berbagai daerah di Indonesia akan turut serta dalam aksi ini, dengan pusat konsentrasi di Jakarta, tepatnya di sekitar kawasan DPR. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa demo ini akan melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek, serta aksi serentak dari puluhan ribu buruh di daerah-daerah lain di Indonesia.
Tuntutan Utama: HOSTUM, Kenaikan Upah, dan Reformasi Mendalam
Aksi demonstrasi ini didasari oleh sejumlah tuntutan utama yang menjadi perhatian serius para buruh. Salah satu tuntutan paling menonjol adalah penghapusan Outsourcing dan penolakan terhadap upah murah, yang dikenal dengan singkatan HOSTUM. Mengutip dari hasil penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, isu ini telah lama menjadi sorotan utama dalam diskusi terkait perlindungan hak-hak pekerja.
Selain itu, para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum untuk tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Tuntutan ini didasarkan pada pertimbangan laju inflasi dan peningkatan biaya hidup, guna memastikan kesejahteraan para pekerja. Tuntutan selanjutnya adalah dilakukannya reformasi pajak perburuhan yang mencakup beberapa poin penting.
Reformasi Pajak dan Perlindungan Pekerja
Beberapa poin penting dalam tuntutan reformasi pajak perburuhan antara lain adalah kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7.500.000 per bulan, penghapusan pajak pesangon, THR (Tunjangan Hari Raya), dan JHT (Jaminan Hari Tua). Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang sudah menikah.
Para buruh juga menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa menggunakan mekanismeOmnibus Law, serta pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi adalah isu yang menjadi perhatian luas karena dampaknya yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas: Antisipasi dari Aparat Keamanan
Guna mengamankan jalannya demonstrasi dan menjaga ketertiban, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang matang. Sebanyak 4.531 personel gabungan dari TNI-Polri akan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pada Kamis, 28 Agustus 2025. Di Jakarta, massa akan dipusatkan di beberapa lokasi strategis, termasuk Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa rincian personel yang diturunkan terdiri dari 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 dari pasukan BKO (Bantuan Kendali Operasi) yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran. Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kemacetan.
Rekayasa Lalu Lintas dan Imbauan untuk Masyarakat
Rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Skenario juga telah disiapkan jika massa nekat masuk ke Tol Dalam Kota, dengan pengalihan kendaraan melalui beberapa pintu keluar tol.
Kombes Pol Ade Ary mengimbau para buruh untuk tetap menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi secara damai, dan tidak melakukan tindakan anarkis yang justru merugikan. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan. Masyarakat diimbau untuk mencari rute alternatif dan selalu mengikuti informasi terkini arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya.
Kesimpulan: Momen Penting bagi Perjuangan Buruh
Demo buruh pada 28 Agustus 2025 di DPR adalah momen penting dalam perjuangan para pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dan aparat keamanan telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
Dengan adanya tuntutan yang jelas dan dukungan yang luas dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan aspirasi para buruh dapat didengar dan direspons dengan baik oleh pemerintah. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam dialog konstruktif akan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, serta menciptakan iklim kerja yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Posting Komentar