Demo Buruh 28 Agustus 2025: Tuntutan dan Pengamanan Aksi

Table of Contents

Ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan berbagai daerah pada 28 Agustus 2025. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu krusial yang dihadapi pekerja di Indonesia.

Gabungan elemen buruh ini terdiri dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), serta berbagai serikat pekerja lainnya. Mereka akan memusatkan aksinya di depan Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI di Jakarta.

Tuntutan Utama Para Buruh

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari Jabodetabek dan puluhan ribu buruh dari daerah lain. Ada beberapa tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi tersebut.

Tuntutan tersebut meliputi penghapusan *outsourcing* dan penolakan upah murah (HOSTUM), kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen, serta reformasi pajak perburuhan. Selain itu, buruh juga menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa *omnibus law* dan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

Detail Reformasi Pajak yang Diusulkan

Reformasi pajak yang diusulkan mencakup kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan. Penghapusan pajak pesangon, THR, Jaminan Hari Tua (JHT), dan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah juga menjadi bagian dari tuntutan ini.

Tuntutan ini diajukan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil bagi pekerja. Ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat menjadi beban berat bagi pekerja dengan upah rendah.

Pengamanan Aksi oleh TNI-Polri

Untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.531 personel gabungan TNI-Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa personel tersebut terdiri dari 2.174 personel dari Polda Metro Jaya dan 1.725 dari pasukan BKO yang meliputi TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran.

Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, arus lalu lintas akan dialihkan untuk menghindari kemacetan yang lebih parah.

Skenario Rekayasa Lalu Lintas

Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menambahkan bahwa skenario juga disiapkan jika massa nekat masuk ke Tol Dalam Kota. Kendaraan akan dialihkan keluar melalui *exit* depan Polda, *exit* Tegal Parang, atau *exit* Slipi.

Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan menghindari gangguan lalu lintas yang signifikan. Pihak kepolisian mengimbau agar buruh tetap tertib dan menyampaikan aspirasi dengan damai sesuai aturan yang berlaku.

Imbauan dan Permintaan Maaf dari Pihak Kepolisian

Ade Ary juga mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan selalu mengikuti informasi terkini arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan.

"Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran bersama," tutup Ade Ary. Keamanan dan ketertiban selama aksi demonstrasi menjadi prioritas utama pihak kepolisian.