Demo Buruh 28 Agustus 2025: Lokasi, Jadwal, dan Tuntutan

Table of Contents

Jakarta bersiap menyambut gelombang demonstrasi buruh yang akan berlangsung pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan melibatkan ribuan pekerja dari berbagai elemen buruh di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada isu-isu krusial terkait ketenagakerjaan. Pemerintah daerah dan pihak kepolisian telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan keamanan dan ketertiban selama jalannya demonstrasi.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Aksi

Titik sentral dari demonstrasi ini adalah di depan Gedung DPR RI, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Bapak Said Iqbal, mengumumkan bahwa aksi akan dimulai pada pukul 10.15 WIB. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut diimbau untuk mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan, seiring dengan persiapan rekayasa lalu lintas yang telah disusun oleh pihak berwenang.

Penting untuk dicatat bahwa aksi ini bukan hanya berpusat di Jakarta. Berdasarkan informasi yang beredar, demo serupa juga akan berlangsung di berbagai daerah lain di Indonesia. Hal ini mencerminkan luasnya cakupan isu-isu yang menjadi perhatian utama para buruh, yang mencakup berbagai aspek hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang ideal.

Rekayasa Lalu Lintas dan Antisipasi KAI Commuter

Pihak kepolisian, khususnya melalui Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, telah merancang skenario rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kemacetan. Pengalihan arus lalu lintas akan bersifat situasional, bergantung pada jumlah massa yang hadir dan dampaknya terhadap kapasitas jalan. Penting untuk dicermati, petugas akan mengupayakan agar pengguna jalan lain tetap mendapatkan akses, namun pengalihan akan dilakukan jika massa memenuhi badan jalan.

Selain itu, KAI Commuter juga telah menyiapkan rekayasa pola operasi KRL di lintas Tanah Abang–Palmerah. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan perjalanan kereta api akibat adanya aksi unjuk rasa. KAI Commuter menyarankan para pengguna jasa untuk mempertimbangkan stasiun alternatif seperti Stasiun Kebayoran sebagai opsi keberangkatan menuju Rangkasbitung, demi kelancaran perjalanan.

Tuntutan Utama Buruh dalam Aksi 28 Agustus 2025

Aksi demonstrasi ini didorong oleh sejumlah tuntutan krusial yang menjadi perhatian utama para buruh. Isu-isu ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki kondisi kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperjuangkan hak-hak pekerja secara lebih komprehensif. Berikut adalah beberapa poin utama yang disuarakan dalam aksi kali ini.

Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)

Tuntutan ini menyoroti penolakan terhadap praktik outsourcing yang dianggap merugikan pekerja. Selain itu, para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Kenaikan ini dirasa penting untuk mengimbangi biaya hidup yang terus meningkat dan memastikan kesejahteraan pekerja.

Stop PHK dan Reformasi Pajak Perburuhan

Para buruh mendesak pemerintah untuk membentuk Satgas PHK untuk mengawasi dan mencegah pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Selain itu, mereka juga menuntut reformasi pajak perburuhan, meliputi kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7.500.000 per bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah. Reformasi ini diharapkan dapat meringankan beban pajak pekerja dan meningkatkan pendapatan bersih mereka.

Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibuslaw

Tuntutan ini menekankan pentingnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa melalui mekanisme Omnibus Law. Para buruh berpendapat bahwa RUU Ketenagakerjaan yang disusun secara partisipatif akan lebih mampu mengakomodasi kepentingan dan melindungi hak-hak pekerja secara efektif.

Berantas Korupsi dan Revisi RUU Pemilu

Selain isu ketenagakerjaan, para buruh juga menyuarakan tuntutan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset guna memberantas korupsi. Mereka juga meminta revisi RUU Pemilu untuk melakukan redesign sistem pemilu pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan para buruh tidak hanya terbatas pada isu-isu yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, namun juga mencakup isu-isu yang lebih luas terkait dengan tata kelola negara.

Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah dan publik. Dengan mengusung berbagai tuntutan yang relevan, diharapkan para buruh dapat mendorong perubahan positif dalam kebijakan ketenagakerjaan dan memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih optimal. Penting bagi semua pihak untuk menghormati hak menyampaikan pendapat dan menjaga situasi tetap kondusif demi kepentingan bersama.