Banyuwangi Jadi Contoh Digitalisasi Bansos, Luhut Minta Ipuk Berbagi Pengalaman

Table of Contents

Kabupaten Banyuwangi, Indonesia, mendapatkan kehormatan sebagai pilot project untuk penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional. Penetapan ini merupakan langkah krusial dalam upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Finalisasi program ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Acara penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk empat menteri dan empat wakil menteri yang memiliki peran strategis dalam implementasi program. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan sistem bansos yang lebih baik dan efektif.

Rapat Koordinasi dan Para Pemangku Kepentingan

Rapat yang membahas digitalisasi bansos ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Turut hadir pula perwakilan dari Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga terkait lainnya.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi yang solid dalam mengimplementasikan program digitalisasi bansos. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang terintegrasi, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyelaraskan pandangan dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan program.

Peluncuran Perdana dan Keterlibatan Presiden

Program digitalisasi bansos ini direncanakan akan diluncurkan secara perdana pada bulan September 2025. Kabupaten Banyuwangi akan menjadi wilayah pertama yang mengimplementasikan sistem baru ini sebagai proyek percontohan. Peluncuran program ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan betapa pentingnya inisiatif ini bagi pemerintah.

Keterlibatan langsung Presiden dalam peluncuran program ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor bantuan sosial. Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, proyek percontohan di Banyuwangi akan dimulai pada minggu ketiga bulan September. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

Manfaat Digitalisasi Bansos

Sistem digital yang akan diterapkan di Banyuwangi dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Hal ini dilakukan dengan mengurangi kesalahan (inclusion dan exclusion error), memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan sistem bansos yang lebih efektif dan responsif.

Proses back-end dari sistem digital ini akan berjalan secara otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat. Digitalisasi bansos ini diprediksi akan berkontribusi pada penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun karena penyaluran yang lebih tepat sasaran. Menurut hasil penelitian, digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran anggaran.

Dampak Positif Terhadap Perekonomian

Luhut Binsar Pandjaitan juga menekankan bahwa digitalisasi bansos dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Beliau memperkirakan bahwa bansos dapat berkontribusi sebesar 0,3% hingga 0,4% terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran bansos dapat memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional.

Setelah implementasi di Banyuwangi, pemerintah akan melakukan evaluasi hingga Desember mendatang. Jika hasilnya positif, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mencanangkan digitalisasi bansos secara nasional pada Januari 2026. Penerapan teknologi digital dalam layanan publik, termasuk bansos, telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran Bupati Banyuwangi dan Komitmen Daerah

Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen penuh untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan efisien. Ibu Ipuk juga menyoroti bahwa Banyuwangi telah berupaya melakukan transformasi digital sejak tahun 2012, bahkan hingga ke tingkat desa/kelurahan dengan memasang infrastruktur utama berupa fiber optic.

Bupati Ipuk menambahkan bahwa digitalisasi ini akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan efisien. Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID sebagai pendukung program. Sistem ini memungkinkan akses ke berbagai layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung. Inovasi ini sudah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional, memudahkan verifikasi dan pengelolaan data penerima bansos.