Anggaran Infrastruktur Era Prabowo: Prioritas Berubah?

Table of Contents

Fokus pembangunan di antara masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini dapat terlihat jelas dalam alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Anggaran Infrastruktur Era Jokowi vs. Prabowo

Di masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas utama negara. Pada tahun 2024 saja, alokasi dana mencapai Rp 442,7 triliun, meningkat dari alokasi tahun 2023 yang secara keseluruhan mencapai Rp 392,1 triliun.

Sementara itu, besaran anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemerintahan Prabowo belum diketahui secara pasti. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, hanya tercatat alokasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 118,5 triliun.

Tanggapan dari Komisi V DPR RI

"Saya dapat informasi Rp 118 triliun. PU tok, kalau keseluruhan kita belum hitung," ungkap Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Senin, 25 Agustus 2025.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai total alokasi untuk infrastruktur secara keseluruhan, termasuk dukungan dari kementerian dan lembaga (KL) lain, ia belum bisa memastikan. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pada era pemerintahan Jokowi.

Perbandingan yang Signifikan

Lasarus menjawab, "Waduh jauh (Di bawah Jokowi dulu yang sampai Rp 300 triliun). Jauh, jauh (nggak sampai)." Hal ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam prioritas anggaran.

Prabowo Subianto sendiri tidak secara eksplisit menyebut infrastruktur sebagai prioritas utama selama masa pemerintahannya. Dalam RAPBN 2026, terdapat delapan agenda prioritas, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prioritas Baru dalam RAPBN 2026

Agenda prioritas lainnya mencakup pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih-UMKM, pertahanan negara, dan akselerasi investasi perdagangan global.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan tanggapan mengenai infrastruktur yang tak lagi menjadi prioritas utama. Ia menyatakan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas, tetapi sebagai pendukung program lainnya.

Infrastruktur Sebagai Pendukung

Dody menjelaskan, "Infrastruktur masih tetap prioritas. Tapi kan masih di tempat-tempat lain. Katakanlah di Kemensos saya ada sekolah rakyat, katakanlah Badan Gizi Nasional (BGN), saya ada SPPG," saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus.

Meskipun tidak secara gamblang disebutkan dalam pidato Prabowo, infrastruktur tetap tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Anggaran infrastruktur masuk ke dalam belanja negara pada fungsi ekonomi yang direncanakan mencapai Rp 820,37 triliun, namun tidak ada rincian khusus untuk alokasi infrastruktur.

Target Pembangunan Infrastruktur

Terdapat 13 target yang akan dicapai pada tahun 2026 melalui anggaran Fungsi Ekonomi, di antaranya adalah beberapa target pembangunan infrastruktur.

Target tersebut meliputi pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 km, dan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km. Selain itu, terdapat target pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 m, pembangunan (over/ underpass) sepanjang 362,71 m, pembangunan bendungan on going (kumulatif) 15 unit, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas masing-masing 4.000 Ha dan 100.000 Ha.